ILW News 05/06/2008

Kejagung harus awasi rencana pertemuan jaksa se-Riau yang direncanakan diadakan di Hotel Bumi Graha, Pelalawan dalam bulan Juni ini – Tim ILW News

PEMBALAKAN DI HUTAN KAIMANA TERBONGKAR

PEMBALAKAN DI HUTAN KAIMANA TERBONGKAR

Metrotvnews.com, Papua Barat: Tim Tindak Pidana Tertentu Markas Besar Polri dan Kepolisian Daerah Papua membongkar pembalakan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Rabu (4/6). Polisi menyita 13 ribu kubik kayu merbau senilai Rp 52 miliar sebagai barang bukti. Ditangkap pula enam tersangka dalam kasus ini.

Pembalakan di Hutan Kaimana dilakukan dua perusahaan: PT Kaltim Hutama dan PT Centrico. Modus yang mereka gunakan adalah penebangan di luar area hak pengelolaan hutan.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Bambang Kuncoko mengatakan, PT Kaltim Hutama terbukti melanggar izin operasi penebangan hutan. Izin operasi mereka telah berakhir Maret 2008 lalu. Selain itu, baik PT Kaltim Hutama maupun PT Centrico juga memasukkan alat berat jenis logging truk tanpa mengantongi izin pejabat berwenang.(***)

12 Pengusaha Jadi Tersangka Kasus Kayu Ilegal

Jum’at, 14 Maret 2008 18:04 WIB

12 Pengusaha Jadi Tersangka Kasus Kayu Ilegal

Reporter : Hafid

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>PALU–MI: Jajaran Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan 12 orang pengusaha sebagai tersangka kasus ribuan meter kubik kayu ilegal.

Kepala Satuan II Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sulteng Ajun Komisaris Besar Fadjar Abdillah di Palu, Jumat (14/3), mengatakan mereka tertangkap saat jajarannya melakukan operasi illegal logging sejak awal Januari lalu.

Selain menetapkan para pengusaha dari Kabupaten Banggai itu sebagai tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 4.894 potong kayu dan 36 unit kontainer berisi 720 kubik kayu bantalan berbagai jenis. Di antaranya kayu meranti, miatu, dan tapi-tapi. Jumlah seluruh kayu ilegal tersebut mencapai 1.080 meter kubik senilai Rp2,2 miliar.

Menurut Fadjar, kasus kayu ilegal di Kabupaten Banggai terungkap berdasarkan pengembangan informasi dari Surabaya bahwa banyak kayu asal Banggai masuk ke kota tersebut. Padahal, jumlah pengusaha yang mengatongi hak penguasaan hutan (HPH) di Banggai hanya empat orang, sedangkan pemegang izin pengelolaan kayu (IPK) dua orang.

Setelah ditelusuri, ternyata informasi tersebut benar. “Dari pengembangan informasi itu terungkap bahwa banyak pengusaha bergerak dalam pengeloaan kayu secara ilegal,” katanya.

Sebanyak 12 pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Benny, Rasyid, Suprapto, David, Fachri Labolo, Maris, Karjo, Rasman, Samuel, Jalumang, Karno dan Sutikno. “Seorang anggota dewan Banggai berinisial Ev juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal menunggu surat izin dari gubernur untuk proses penahanannya,” ujar Fadjar. (HF/OL-01)

‘Tabur Bunga’ Senilai Rp120 Juta per Kapal

Kamis, 03 April 2008 00:05 WIB

‘Tabur Bunga’ Senilai Rp120 Juta per Kapal

Reporter : Shanty

KETAPANG–MI: Keberhasilan Bareskrim Polri menangkap 21 kapal bermuatan kayu ilegal, patut menui pujian. Namun, keberhasilan itu juga menjadi ujian bagi petinggi polisi, beranikah memberangus anggota yang sudah ‘bersehati’ dengan pemangsa hutan di Tanah Air?

Dari data yang dikumpulkan Media Indonesia, ada 18 pos yang dilalui kapal-kapal dari Ketapang, Kalimantan Barat menuju Serawak. Kapal milik tersangka Aseng Bun Bun (hingga kini masih buron), yang sudah 25 tahun menjarah hutan itu, misalnya. Tidak sekalipun pernah tersentuh hukum.

“Polisi di sini, paling-paling hanya menangkap kapal kelotok saja. Mana pernah menangkap kapal besar yang melintas di depan mata,” kata warga Ketapang.

Kapal-kapal yang melintas di pos polisi itu adalah kapal besar yang sedikitnya berkapasitas 500 ton. Panjang sekitar 25 meter-40 meter. Dan bisa mengisi lebih dari 1.000 meter kubik.

Atas penangkapan ke 21 kapal kayu yang ditangkap sejak 18 Maret 2008 oleh Bareskrim Polri, mendapat sambutan antusias dari warga setempat.

Dari data yang diperoleh Media Indonesia, sedikitnya dilakukan uang suap bagi para oknum polisi di Ketapang dan sekitarnya atau istilahnya ‘tabur bunga’ sebesar Rp120 juta per kapal yang melintas di 18 pos itu. Kalau sehari ada 30 kapal berarti ada Rp3,6 miliar per hari. Cukup besar jumlahnya jika dalam hitungan bulan.(San/OL-03)

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>

Polisi Paksa Masuk Areal RAPP

Kamis, 03 April 2008 14:35 WIB

Polisi Paksa Masuk Areal RAPP

Reporter : Rudi Kurniawansyah

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>PEKANBARU–MI: Sekitar 200 personil kepolisian dari Polres Pelalawan, Kamis pagi (3/4), menyerbu masuk ke dalam areal Pos I Etate Pangkalan Kerinci milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mereka hendak mengambil kayu sitaan.

Peristiwa ini memicu bentrok yang berakibat pada sejumlah petugas security perusahaan terluka karena dipukuli dan seorang Kepala Pos Security, Jhon Pangau ditangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Media Indonesia, peristiwa itu bermula ketika ratusan personil kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Pelalawan I Gusti Ketut Gunawa bersama pihak managament CV Gunung Mas pemenang lelang tumpukan kayu ilegal sebanyak 21.993,95 meter kubik atau 24.440 batang kayu milik PT Madukoro, memaksa masuk ke areal pos I yang merupakan kawasan kompleks perkebunan RAPP.

Mereka bermaksud akan membawa tumpukan kayu lelang yang kebetulan masih tersimpan di koridor Pos I estate. Namun, karena tidak memiliki izin resmi, pihak securiti PT RAPP tidak memberikan izin masuk kepada mereka. Tindakan inilah yang memicu terjadinya aksi anarkis dari pihak kepolisian.

“Petugas securiti kami babak belur dan terluka karena dihajar ratusan polisi itu. Kejadian ini sungguh disayangkan. Kami tidak dapat memberikan izin masuk, karena mereka datang tiba-tiba dan tanpa meminta izin terlebih dahulu,” kata Manager Hubungan Masyarakat PT RAPP Troy Pantouw kepada Media Indonesia, Kamis (3/4).

Ia menjelaskan, selain memukuli puluhan petugas securiti, ratusan personil kepolisian itu juga menyandera Kepala Pos I, Jhon Pangau. Tindakan penyanderaan ini, membuat manajemen perusahaan makin bersikeras untuk tidak memberikan izin masuk kepada mereka.

“Tindakan mereka tidak dibenarkan. Mereka harus ngerti etika, kalau mau masuk ke rumah orang ya harus pakai izin. Tidak bisa seenaknya saja,” kata Troy.

Ia mengungkapkan, sebelum peristiwa ini terjadi, CV Gunung Mas sebagai pemenang lelang pada 24 Maret 2008 lalu, sudah memasukkan surat izin permohonon untuk mengambil tumpukan kayu hasil lelangan yang berada di sepanjang koridor Jalan Pos I Estate. Namun, hingga kini RAPP belum memberikan persetujuan sebab kedua perusahaan belum melakukan pembicaraan resmi mengenai berbagai hal terkait proses pemindahan kayu-kayu tersebut.

“Jadi ini masalah RAPP dengan CV Gunung Mas, bukan dengan polisi. Sebab untuk mengangkut kayu-kayu tersebut digunakan kendaraan berat. Jadi kita perlu berbicara dulu mengenai kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan dari proses pengangkutan kayu itu,” ujar Troy.

Akan tetapi, lanjut Troy, tiba-tiba hari ini, Kamis pagi (3/4), CV Gunung Mas datang dengan membawa ratusan petugas kepolisian Polres Pelalawan dan memaksa masuk untuk mengambil tumpukan kayu tersebut. Aksi main serbu dari pihak kepolisian itu yang memancing solidaritas dari ribuan karyawan RAPP yang tinggal di areal kompleks di Pangkalan Kerinci Pelalawan. Mereka lalu berkumpul di areal Pos I untuk menghalangi ratusan petugas kepolisian. Hingga siang tadi, suasana panas dan tegang di sekitar areal Pos I PT RAPP masih berlanjut.

Kepala Polres Pelalawan I Gusti Gunawa sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi mengenai bentrokan tersebut. (RK/OL-2)

TNI Tidak Terlibat Pembalakan Liar di Kalimantan dan Riau

Kamis, 03 April 2008 17:12 WIB

TNI Tidak Terlibat Pembalakan Liar di Kalimantan dan Riau

Reporter : Markus Junianto Sihaloho

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>JAKARTA–MI: Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima satupun laporan tentang keterlibatan prajurit TNI yang dalam tindak pidana pembalakan liar di Kalimantan dan Riau.

“Sampai sekarang belum ada laporan,” kata Panglima seusai mengikuti Rakortas Polkam di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Kamis (3/4).

Dia mengakui, seperti juga Kapolri Jenderal Sutanto, dirinya sudah meninjau langsung lokasi dan wilayah yang ditengarai tempat terjadinya pembalakan liar. Dalam kunjungan tersebut, lanjutnya, Korem setempat sudah melaporkan situasi setempat ditambah ada tidaknya prajurit yang terlibat.

Ia juga berjanji akan menindak tegas siapapun aparat TNI yang terlibat dalam kejahatan hutan “Kalau memang ada anggota TNI yang terlibat, akan ditindak,” tegasnya. (Mjs/OL-06)

Menhut Serukan Internasional Boikot Produk Kayu Malaysia

Kamis, 03 April 2008 23:48 WIB

Menhut Serukan Internasional Boikot Produk Kayu Malaysia

Reporter : Shanty

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>KETAPANG–MI: Menteri Kehutanan MS Kaban akan mengajukan protes kepada Malaysia karena menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia.

“Kita juga akan menginformasikan hal ini ke dunia internasional dan juga meminta agar internasional memboikot kayu-kayu dari Malaysia, yang diambil secara ilegal dari Indonesia,” ujar MS Kaban seusai meninjau kayu ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat bersama Kapolri Jenderal Sutanto, Kamis (3/4).

Menurut MS Kaban, dunia internasional harus memberi hukuman bagi negara-negara yang menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia. “Ini merupakan komitmen kita dengan negara-negara lain untuk memerangi illegal logging,” ujar Kaban.

Dikatakan kaban, kayu-kayu yang diproduksi Malaysia, sudah jelas berasal dari Indonesia. Bahkan, kalau ada sanggahan, Dephut siap melakukan tes pada kayu, sehingga akan ketahuan dari mana asal kayu yang diekspor Malaysia. Pakah kayu dari hutan Malaysia atau hutan Indonesia.

Menurut Menhut, pihaknya dan Kapolri sudah sepakat bahwa para pelaku utama penyelundupan akan dipidanakan. Pelaku utama, kata Kaban, yaitu yang selama ini sudah punya nama dan terkenal, yakni Gok Asong yang dikenal juga bernama Asong dan Awung atau Aun atau Yulianto, diharap menyerahkan diri.

“Karena tidak mungkin mereka bisa lolos. Kalau mereka melarikan diri ke Malaysia, saya akan meminta agar mereka dicekal. Atau, paspornya dimatikan dan tidak mendapatkan pelayanan lagi,” ujar Menhut.

Soal adanya keterlibatan pegawai Dishut Ketapang, Menhut menyatakan bahwa jika ada anggotanya yang melakukan kesalahan dan melakukan tindak pidana, dia harus menerima konsekuensi tindakannya sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan soal tugas anggota yang terlibat, dia akan dicopot dan diberhentikan dari jabatannya atau dari Dishut.

Menhut menyatakan, illegal logging itu tidak boleh terjadi lagi karena akan menguntung negara lain dan merugikan Indonesia. “Kita harus bersama-sama membasmi penyelundupan kayu ini,” ujar Kaban. (San/OL-03)