Category Archives: BERITA ILLEGAL LOGGING – KALIMANTAN

‘Tabur Bunga’ Senilai Rp120 Juta per Kapal

Kamis, 03 April 2008 00:05 WIB

‘Tabur Bunga’ Senilai Rp120 Juta per Kapal

Reporter : Shanty

KETAPANG–MI: Keberhasilan Bareskrim Polri menangkap 21 kapal bermuatan kayu ilegal, patut menui pujian. Namun, keberhasilan itu juga menjadi ujian bagi petinggi polisi, beranikah memberangus anggota yang sudah ‘bersehati’ dengan pemangsa hutan di Tanah Air?

Dari data yang dikumpulkan Media Indonesia, ada 18 pos yang dilalui kapal-kapal dari Ketapang, Kalimantan Barat menuju Serawak. Kapal milik tersangka Aseng Bun Bun (hingga kini masih buron), yang sudah 25 tahun menjarah hutan itu, misalnya. Tidak sekalipun pernah tersentuh hukum.

“Polisi di sini, paling-paling hanya menangkap kapal kelotok saja. Mana pernah menangkap kapal besar yang melintas di depan mata,” kata warga Ketapang.

Kapal-kapal yang melintas di pos polisi itu adalah kapal besar yang sedikitnya berkapasitas 500 ton. Panjang sekitar 25 meter-40 meter. Dan bisa mengisi lebih dari 1.000 meter kubik.

Atas penangkapan ke 21 kapal kayu yang ditangkap sejak 18 Maret 2008 oleh Bareskrim Polri, mendapat sambutan antusias dari warga setempat.

Dari data yang diperoleh Media Indonesia, sedikitnya dilakukan uang suap bagi para oknum polisi di Ketapang dan sekitarnya atau istilahnya ‘tabur bunga’ sebesar Rp120 juta per kapal yang melintas di 18 pos itu. Kalau sehari ada 30 kapal berarti ada Rp3,6 miliar per hari. Cukup besar jumlahnya jika dalam hitungan bulan.(San/OL-03)

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>

Menhut Serukan Internasional Boikot Produk Kayu Malaysia

Kamis, 03 April 2008 23:48 WIB

Menhut Serukan Internasional Boikot Produk Kayu Malaysia

Reporter : Shanty

<!–

(ivan / MI) JAKARTA – MI : –>KETAPANG–MI: Menteri Kehutanan MS Kaban akan mengajukan protes kepada Malaysia karena menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia.

“Kita juga akan menginformasikan hal ini ke dunia internasional dan juga meminta agar internasional memboikot kayu-kayu dari Malaysia, yang diambil secara ilegal dari Indonesia,” ujar MS Kaban seusai meninjau kayu ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat bersama Kapolri Jenderal Sutanto, Kamis (3/4).

Menurut MS Kaban, dunia internasional harus memberi hukuman bagi negara-negara yang menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia. “Ini merupakan komitmen kita dengan negara-negara lain untuk memerangi illegal logging,” ujar Kaban.

Dikatakan kaban, kayu-kayu yang diproduksi Malaysia, sudah jelas berasal dari Indonesia. Bahkan, kalau ada sanggahan, Dephut siap melakukan tes pada kayu, sehingga akan ketahuan dari mana asal kayu yang diekspor Malaysia. Pakah kayu dari hutan Malaysia atau hutan Indonesia.

Menurut Menhut, pihaknya dan Kapolri sudah sepakat bahwa para pelaku utama penyelundupan akan dipidanakan. Pelaku utama, kata Kaban, yaitu yang selama ini sudah punya nama dan terkenal, yakni Gok Asong yang dikenal juga bernama Asong dan Awung atau Aun atau Yulianto, diharap menyerahkan diri.

“Karena tidak mungkin mereka bisa lolos. Kalau mereka melarikan diri ke Malaysia, saya akan meminta agar mereka dicekal. Atau, paspornya dimatikan dan tidak mendapatkan pelayanan lagi,” ujar Menhut.

Soal adanya keterlibatan pegawai Dishut Ketapang, Menhut menyatakan bahwa jika ada anggotanya yang melakukan kesalahan dan melakukan tindak pidana, dia harus menerima konsekuensi tindakannya sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan soal tugas anggota yang terlibat, dia akan dicopot dan diberhentikan dari jabatannya atau dari Dishut.

Menhut menyatakan, illegal logging itu tidak boleh terjadi lagi karena akan menguntung negara lain dan merugikan Indonesia. “Kita harus bersama-sama membasmi penyelundupan kayu ini,” ujar Kaban. (San/OL-03)

Malaysia Pasrahkan Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan ke Indonesia

Malaysia Pasrahkan Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan ke Indonesia

Jum’at, 04 April 2008 20:34

Kapanlagi.com – Direktur Urusan Kehutanan Sarawak, Datok Lan Talif Saleh mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan pembalakan liar yang dewasa ini semakin marak terjadi di Pulau Kalimantan kepada Pemerintah Indonesia.

“Bukannya kami tidak peduli, tetapi penanganan hukum untuk menekan pembalakan liar, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia,” kata Datok Lan Talif Saleh, saat konferensi pers dalam Pertemuan Trilateral ke-2 “Heart of Borneo” (HoB) Tingkat Tiga Negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, ia menyerahkan sepenuhnya penanganan pembalakan liar kepada Indonesia, mengingat aksi-aksi pembalakan liar itu terjadi di wilayah Indonesia, sehingga negaranya (Malaysia-red) tidak mempunyai hak untuk ikut campur.

“Kita tetap komit dalam pemberantasan pembalakan liar, tetapi bukan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Kita hanya menekan sekuat tenaga praktik pembalakan liar yang ada di Malaysia,” ujarnya.

Datok Lan Latif Saleh menambahkan, kalau ada kayu-kayu yang masuk dari Indonesia ke Malaysia, pihaknya beranggapan kayu-kayu tersebut masuk secara legal dan sah menurut hukum.

Ia juga mengatakan dapat memahami keluhan yang sering dilontarkan oleh pihak Indonesia mengenai masuknya kayu ilegal hasil praktik pembalakan liar dari wilayah Indonesia ke Malaysia.

“Itu bukan protes, melainkan komitmen dari kedua negara dalam memberantas pembalakan liar di `Heart of Borneo` atau `jantung dunia,” katanya.

Ia menjelaskan, kayu-kayu yang masuk ke Malaysia adalah kayu-kayu yang masuk sesuai prosedur yang telah diatur oleh kedua negara.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dishut Kalbar, Soenarno mensinyalir tiga kabupaten yakni Kabupaten Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia masih terjadi aktivitas pembalakan liar.

Lokasi pembalakan liar itu di antaranya Gunung Rasau dan Sidding (Kabupaten Bengkayang), Tanjung Lesung – Batu Lintang (Kabupaten Sintang) dan Taman Nasional Betung Kerihung/Hulu Sungai Sibau (Kabupaten Kapuas Hulu).

Namun lanjutnya, secara keseluruhan, aktivitas pembalakan liar di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi jalur utama penyelundupan kayu seperti Aruk-Biawak (Kabupaten Sambas), Jalur Jagoi-Sarikin (Kabupaten Bengkayang), Jalur Entikong-Tebedu (Kabupaten Sanggau), dan Jalur Lubuk Antu-Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), mengalami penurunan.

Selain di perbatasan, di Kabupaten Ketapang, kasus-kasus pembalakan liar juga masih marak terjadi terutama di jalur Sungai Pawan maupun Sungai Melano/Sungai Matan.

Ia mengakui, untuk memberantas pembalakan liar di Kalbar cukup sulit karena banyak terdapat jalan darat baik resmi maupun tidak di sepanjang perbatasan Kalbar-Serawak (Malaysia), terdapat 11 besar dan 130 kecil yang dapat menjadi sarana transportasi kayu.

Selain itu, kawasan hutan eks HPH yang ?tidak bertuan?, jalur transportasi laut Selat Karimata, Laut China Selatan yang terbuka bebas serta jarak transportasi laut ke pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, Sarawak, Singapura dan Hongkong yang relatif dekat.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan yang masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ikut memicu pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk diperdagangkan karena lapangan kerja dan berusaha di sektor non kehutanan belum banyak terbuka.

Laporan ABS

Di tempat terpisah, Kepala Polda Kalbar, Brigjend (Pol) Zainal Abidin Ishak mengaku siap terhadap apa pun keputusan Markas Besar Polri terkait masih maraknya pembalakan liar di wilayahnya terutama Kabupaten Ketapang yang diduga melibatkan sejumlah perwira polisi.

Ia membantah telah kecolongan dalam kasus pembalakan liar di Ketapang sehingga penanganannya harus dilakukan tim dari Mabes Polri. “Laporan dari sana (Ketapang -red) itu sifatnya ABS, asal bapak senang. Datar-datar saja,” kata Kapolda.

Secara keseluruhan, dalam penanganan kasus kayu tanpa dokumen di Kabupaten Ketapang, polisi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka yakni 14 anak buah kapal, tujuh pemilik kayu (dua di antaranya DPO) dan satu orang sebagai penghubung antara cukong dan penebang telah ditangkap di Pontianak.

Selain itu, Tim Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menyita sekitar 12 ribu meter kubik kayu senilai Rp208 miliar yang siap diselundupkan ke Malaysia, di Muara Sungai Pawan, Ketapang.

“Kayu-kayu ini merupakan hasil operasi tim Mabes Polri sejak tiga minggu yang lalu,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang, di Ketapang, Selasa (1/4).

Bambang Kuncoko berada di Ketapang untuk melihat kayu sitaan bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigjen Pol Hadiatmoko.

Kayu-kayu yang diangkut dengan 19 kapal itu kini diamankan di tempat penimbunan kayu milik masyarakat sekitar dengan dijaga oleh personel polisi. (*/rsd)

Pangdam VI/TPR: Pembalakan Liar Di Kalbar Tertinggi Intensitasnya

Pangdam VI/TPR: Pembalakan Liar Di Kalbar Tertinggi Intensitasnya

5 Februari 2008 | 12:13 WIB

Pontianak ( Berita ) : Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman, mengatakan aktifitas pembalakan liar di Kalimantan Barat lebih marak apabila dibanding dengan Kalimantan Timur, karena masih minimnya infrastruktur jalan.

“Kita melihat aktifitas pembalakan liar lebih marak di Kalbar, jika dilihat dari jumlah kayu yang dihasilkan. Peningkatan itu juga dipengaruhi sarana jalan tidak memadai, sehingga menyulitkan aparat terkait melakukan pengawasan pembalakan liar itu,” kata Tono Suratman, di Pontianak, Senin [04/02] .

Oleh karena itu, tahun 2008 program TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) yaitu membangun sarana infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Malaysia Timur (Sarawak).

Untuk membangun sarana jalan di perbatasan Kalbar-Malaysia Timur TNI-AD menurunkan sekitar 1.300 personel yang ditugaskan membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam membangun sarana jalan.

Ia berharap setelah dibangunnya jalan, maka ekonomi masyarakat sepanjang perbatasan akan tumbuh dan berkembang. Karena masyarakat bisa memasarkan hasil bumi ke luar daerah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya dipasarkan di tingkat lokal, sekaligus juga berdampak pada berkuranga aktifitas pembalakan liar.

Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan pembalakan liar dan penyelundupan lainnya, TNI-AD pada 2008 menambah sebanyak tujuh pos dari 17 pos pengamanan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur (Sarawak).

Saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan-Sarawak sudah didirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, yang ia nilai masih belum memadai.

Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal karena dengan panjang mencapai 2.000 km maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Tim gabungan dari Komando Resort Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawwai, Kepolisian Daerah dan Polisi Hutan di Kalbar, Selasa (22/1) lalu, mengamankan sekitar 2.000 batang kayu log (bulat) berdiameter 100-150 centimeter di perairan Sungai Kapuas.

Selain itu, TNI Angkatan Laut Pontianak, pada 2 Februari juga mengamankan kayu olahan campuran tanpa dokumen sebanyak 27 meter kubik, yang diangkut dengan kapal motor (KM) dari Sungai Durian Sebatang menuju Kampung Arang, Pontianak.

Data dari Dinas Kehutanan Kalbar, selama tahun 2007, kasus pembalakan liar di Kalbar yang terdata resmi mengalami penurunan dibanding 2006. Tercatat sebanyak 83 kasus dengan barang bukti 1.252,79 meter kubik kayu bulat; dan 16.516,3496 meter kubik kayu olahan. Hasil lelang secara keseluruhan Rp6,336 miliar. Sedangkan pada 2006, tercatat 137 kasus dengan barang bukti 39.862.96 meter kubik kayu bulat dan 17.603,1460 meter kubik kayu olahan, nilai lelang Rp34,218 miliar.

Tambah Tujuh Pos Pengamanan

Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman, mengatakan, TNI-AD akan menambah tujuh pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur (Sarawak) tahun 2008.

“Kita akan melakukan penambahan sebanyak tujuh pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia Timur, dari 17 pos sebelumnya,” kata Tono Suratman, saat Kunjungan Kerja ke Pontianak, Senin.

Ia mengatakan, penambahan pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia, karena dinilai ancaman semakin hari semakin meningkat. Ancaman meningkat seiring pertambahan penduduk yang secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang diikuti peningkatan pelanggaran di segala bidang.

Tono Suratman menambahkan, penambahan pos di sepanjang perbatasan juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan, karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan. Seperti ancaman pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.

Saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan-Sarawak sudah didirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, yang dinilai masih belum memadai.

Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal karena dengan panjang mencapai 2.000 km, maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi. “Kita akan melakukan penambahan pos pengamanan perbatasan secara kontinyu sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Ia mengatakan, peran dari personel TNI yang ditugaskan di pos-pos tersebut tidak hanya menjaga keamanan melainkan juga melakukan pembinaan apa saja yang intinya membangun SDM masyarakat di kawasan perbatasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, di Pontianak beberapa waktu lalu menyatakan, untuk menjaga keamanan dan pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masih belum memerlukan penambahan personel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Malaysia Timur).

“Kita melihat tidak ditemukan indikasi perlunya peningkatan kekuatan di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak. Kita melihat satuan-satuan TNI yang bertugas di sana mempunyai tugas untuk mengecek semua patok perbatasan dalam waktu satu tahun, dan tugas tersebut bisa dilakukan oleh satuan yang ada,” katanya.

Selain itu, TNI juga dibantu oleh Kepolisian dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan, tetapi TNI lebih banyak memerlukan fasilitas pendukung, seperti fasilitas mobilitas dan helikopter yang saat ini sudah ada helipad di titik-titik tertentu di sepanjang perbatasan. “Dengan penambahan sarana mobilitas, maka aktifitas penjagaan kawasan perbatasan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menilai, peralatan deteksi yang berada di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak, harus secanggih alat deteksi yang dimiliki setiap bandar udara yang ada. Tidak mustahil lintasan yang ada di kawasan perbatasan dijadikan lorong terhadap benda-benda terlarang masuk ke NKRI. Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, untuk penambahan persenjataan berat, hingga kini masih belum diperlukan, karena dinilai masih belum terlalu mendesak. Apalagi anggaran pertahanan pembelian persenjataan yang cukup kecil. ( ant )

Lima Tersangka Pembalakan Liar Kalimantan Barat dilimpahkan

Lima Tersangka Pembalakan Liar Kalimantan Barat dilimpahkan
Jum’at, 21 September 2007 | 11:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Markas Besar Kepolisian RI menyerahkan berkas dan lima tersangka kasus pembalakan liar di Kalimantan Barat. Mereka diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

“Hari ini secara resmi kasus pembalakan liar di Kalimantan Barat akan kami serahkan ke Kejaksaan Agung,” kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigadir Jenderal Polisi Hadiatmoko di Markas Besar Kepolisian, Jumat (21/9).

Dua dari lima tersangka itu merupakan warga negara Malaysia, yakni Tin Huong Yii alias Dennis dan Ling Hua Tung. Dua tersangka lain merupakan warga negara Taiwan, yakni Huang Yuan Li alias Mr. Wong dan Hsieh Cheng I. Mereka adalah manajer PT BAWI di Kucing, Malaysia.

“Satu orang lagi merupakan warga negara Indonesia yakni Chen Khin Khoi alias Toni,” katanya.

Para tersangka itu telah ditahan selama 119 hari dari masa penahanan maksimal 120 hari. Lewat suratnya ke Kepolisian kemarin (20/9), Kejaksaan menyatakan berkas para tersangka sudah lengkap.

Hadiatmoko mengatakan para tersangka dijerat pasal 50 ayat (3) junto pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Mereka diancama hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

“Mereka punya pabri ktapi tidak punya lahan,” kata dia.

Polisi pun telah melelang barang bukti kayu dengan total Rp 5,98 miliar.

Dari Kejaksaan Agung mereka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Hadiatmoko optimistis para tersangka tidak akan bebas di pengadilan,seperti yang kerap terjadi pada para tersangka kasus pembalakan liar. “Vonisnya berat, ancaman 10 tahun masak bebas,” katanya. Desy Pakpahan