Morkes Bantah Terlibat Illegal Logging

Jumat, 11 April 2008
Morkes Bantah Terlibat Illegal Logging
Pembalakan Liar Sangat Sistematis

PONTIANAK – Bupati Ketapang, Morkes Effendi bereaksi. Tudingan yang menyebut dia terlibat kasus pembalakan liar (illegal logging) di Ketapang dinilainya tidak beralasan. “Itu mengada-ngada. Tidak ada sedikitpun keterlibatan bupati terhadap kasus itu,” kata Morkes kepada wartawan di Pontianak, Kamis (10/4).

Morkes mengungkapkan itu usai pembukaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalbar 2008 di Kantor Gubernur. Ia mengaku tersinggung dengan aksi Illegal Logging Watch (ILW) yang mendesak Mabes Polri memeriksa, bahkan menangkap dirinya karena diduga terlibat dalam kasus pembalakan liar.

“Itu sesuatu yang kurang bijaksana. Karena bupati tidak terlibat. Secara kewenangan itu juga tidak ada. Kalau ngomong tersinggung, ya tersinggung juga. Saya tidak tahu itu. Terserah mereka mau demo. Bupati tidak terlibat dengan illegal logging,” katanya.

Mengenai beberapa pejabat dan pegawai Dinas Kehutanan Ketapang yang ditangkap, Morkes mengatakan perlu ada evaluasi sejauh mana keterlibatannya. Sebab mereka tidak berwenang menerbitkan faktur angkutan kayu olahan.

“Saya juga tidak mengatakan kalau aparat dinas kehutanan yang ditangkap itu bersalah atau tidak. Tapi Fako itu diterbitkan oleh perusahaan. Bupati atau dinas tidak berwenang menerbitkannya,” kata Morkes.

Pihaknya juga memberikan advokasi kepada PNS yang ditangkap. Karena itu kewajiban yang melekat. Namun hingga kini, pihaknya belum membentuk tim pengacara karena masih menunggu apa yang dituduhkan.

“Kalau pengacara pribadi, saya kira sudah ada. Sementara pemerintah belum karena harus membaca apa yang dituduhkan kepada mereka. Kami masih menunggu kejelasan dari status dan kasusnya. Tapi kami akan memberikan advokasi sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

Apakah jabatan Kepala Dinas Kehutanan Ketapang akan diganti? Morkes juga belum bisa memastikannya. Ia masih menunggu kepastian hukum terhadap anak buahnya. Pihaknya juga tidak akan mengajukan protes terkait penahanan itu. “Protes mungkin tidak. Karena itu jalur hukum. Dipertahankan atau tidak, sangat tergantung hasil pemeriksaan,” ungkapnya.

Sejumlah massa yang tergabung dalam ILW, Rabu lalu berunjuk rasa mendesak penyidikan kasus mengarah kepada keterlibatan Bupati Ketapang, Morkes Effendi.

Didy Kurniawan, kordinator lapangan ILW, menyatakan pihaknya setahun belakangan ini telah mengumpulkan data serta bukti, kasus-kasus illegal logging di Ketapang, Kalbar. “Ketapang hanya satu daerah, diantara beberapa daerah di Indonesia yang juga kita awasi,” tukasnya.

Di kesempatan terpisah, Koordinator Yayasan Titian, Yuyun Kurniawan mendesak agar proses hukum terhadap kasus pembalakan liar dilakukan secara transparan. “Kalau aparat masih ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari publik, transparansi terhadap proses penanganan hukum sangat penting,” kata Yuyun.

Menurut dia, kejahatan pembalakan liar di Ketapang sangat sistematis. Indikatornya terlihat dari banyaknya aparat yang diperiksa. “Sudah sistematis. Bisa jadi ada yang lainnya. Sangat bergantung dari pemeriksaan polisi,” katanya.

Bagi-bagi Jatah

Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar Burhanuddin Haris menyayangkan terjadinya pembalakan liar di Ketapang yang terkesan ada pembiaran dan baru terungkap setelah Mabes Polri turun langsung ke lapangan.

“Tentunya sangat aneh jika Ketapang yang memiliki areal, selama ini adem ayem saja wilayahnya dijarah habis-habisan selama sekian tahun. Sehingga, sebagian besar masyarakat Kalbar mempertanyakan kepedulian pejabat di daerah ini,” katanya kemarin.

Dosen Fisipol Universitas Tanjungpura ini melanjutkan, masyarakat sekitar bahkan global akan menerima dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk masalah lingkungan dan ekosistem yang terganggu.

Ia menambahkan, melihat besarnya kerugian dari aktifitas haram di Kabupaten Ketapang yang nilai perbulannya diprediksi Rp12,96 triliun, ini tentunya akan sangat berarti jika dana sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun sarana pendidikan atau pengentasan kemiskinan dengan membangun sarana industri yang padat karya.

Burhan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PWNU Kalbar ini mengatakan bahwa analisis sementara sulitnya memberantas pembalakan liar ini lebih disebabkan karena kasus klasik yaitu adanya ‘banca’an’ alias ‘bagi-bagi jatah’ mulai dari masyarakat yang tidak peduli lingkungan, para pejabat, penyidik, penegak hukum dan lainnya.

“Mudah-mudahan tidak termasuk anggota dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat,” ujarnya. Kata dia, semua elemen masyarakat termasuk pejabat harus sagera sadar dan mengintrospeksi diri untuk tidak menguras habis kekayaan alam dan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing secara amanah.(mnk/ody/zan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s