Pemerintah Diimbau Serius Berantas Pembalakan Liar

Jumat, 25 April 2008 | 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS – Kerusakan hutan akibat pembalakan liar atau illegal logging terus bertambah luas. Dampak kerusakan hutan tersebut telah menyengsarakan rakyat, Celakanya pelaku pembalakan liar diduga dibekingi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, polisi sebagai penegak hukum harus bersikap tegas dan sungguh menangani kasus pembalakan liar.

Selama periode tahun 2001-2006, pembalakan liar telah melenyapkan 23,33 juta meter kubik kayu tiap tahunnya. Tingkat kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 27 triliun rupiah setiap tahun. Kerugian ini tidak saja menghilangkan potensi devisa negara dari hasil-hasil hutan, tetapi juga menimbulkan bencana banjir, kerusakan infrastruktur fisik perekonomian, konflik sosial pada wilayah pinggir hutan ditengarai oleh karena maraknya aktivitas pembalakan liar.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Illegal Logging Watch (ILW), Diddy Kurniawan saat konfrensi pers “Ekspose Dukungan Kepada Pemerintah agar Serius Memberantas Praktek Illegal Logging Yang Marak Terjadi di Indonesia” Jumat (25/04) di warung Daun Cikini, Jakarta.

Untuk mempercepat pemberantasan pembalakan liar, pemerintah mengeluarkan Inpres No 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI.

Dalam kesempatan tersebut, Diddy juga menyampaikan bahwa, sudah 3 tahun sejak Inpres tersebut dikeluarkan, tapi sampai saat ini masih banyak praktek-praktek ilegal tersebut.

Oleh karena itu, menurut Diddy, untuk mendorong proses percepatan pemberantasan pembalakan liar, ILW dan APHI mendorong dan mendukung penuh upaya pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk:

Pertama, melakukan pemberantasan pembalakan liar secara tegas dan tanpa pilih kasih terhadap semua pelaku illegal logging seperti yang diamanatkan dalam Inpres No 4 Tahun 2005. Kedua, menuntut pemerintah untuk membersihkan aparatur negara dan penegak hukum yang terlibat dalam pembalakan liar dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Ketiga, menuntut kepada departemen terkait untuk mencabut izin konsesi dan izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan praktek ilegal. Keempat, menuntut kepada Presiden beserta jajaran terkait untuk secara konsisten dan bertanggung gugat (tidak hanya bertanggung jawab tapi juga siap digugat) melaksanakan Inpres No. 4 tahun 2005.

Kelima, ILW dan APHI mengajak masyarakat untuk memantau praktek-praktek pembalakan liar serta melaporkan kepada aparat penegak hukum, media massa dan pihak terkait lainnya. Keenam, ILW akan memonitoring pihak-pihak yang terkait dengan percepatan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No 4 Tahun 2005. (C5-08)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s