Bukti Keterlibatan Gubernur Rusli Zainal dalam Illegal Logging di Riau melalui Pemberian IUPHHK-HT atau Hutan Tanaman Industri (HTI)

Pengantar

1. Pada bulan November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Illegal Logging yang telah ditunjuk oleh Presiden RI mengumumkan akan segera memproses hukum 14 perusahaan dari 21 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diindikasikan kuat terlibat illegal logging. Daftar perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran I).

2. Pada 14 Desember 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pelalawan, Riau ”T. Azmun Jakfar” dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 dan sejumlah peraturan lainnya. Akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,306 triliun. Kerugian negara dihitung berdasarkan hilangnya tegakan pohon yang ada pada areal hutan tersebut. Selain menerbitkan izin IUPHHK-HT/HTI, ”T. Azmun Jakfar” juga menerima pemberian uang atau gratifikasi senilai lebih dari Rp 1 miliar. Aliran dana tersebut berasal dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan yang menerima izin dari Bupati Pelalawan tersebut.

3. Sejak Januari 2007 hingga sekarang, Kepolisian Daerah Riau melakukan penyidikan Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup Dan Illegal Logging terhadap 21 perusahaan HTI. Dari 21 perusahaan HTI tersebut 9 diantaranya berasal dari perizinan IUPHHK-HT/HTI yang diterbitkan oleh bupati di Riau.

· Menurut data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2006, sepanjang 2002-2006 sejumlah bupati di Riau telah menerbitkan izin IUPHHK-HT/HTI sebanyak 37 izin.

Untuk menyingkap kasus pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh sejumlah bupati di Riau, maka dokumen ini akan membahas beberapa poin-poin penting terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan:

I. Pelanggaran terkait kewenangan Menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) ?

Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak memilki kewenangan untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT/HTI. Hal ini ditegaskan dalam PP 34/2002 Pasal 42, Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur”.

Terhadap 37 izin IUPHHK-HT/HTI yang telah diterbitkan oleh bupati di Riau, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003, telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk berkoordinasi dengan bupati yang mengeluarkan izin IUPHHKHT setelah keluarnya PP 34/2002 untuk ditinjau kembali atau dibatalkan. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI menilai perizinan IUPHHKHT yang diterbit setelah PP 34/2002 adalah cacat hukum.

Menurut Menteri Kehutanan, penerbitan IUPHHKHT oleh bupati sepanjang tahun 2002-2003 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, Tanggal 18 Januari 2005. Menteri Kehutanan dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, maka Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan tanaman, sehingga izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota perlu diverifikasi.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga menegaskan melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor S.26/Menhut-VII/2005 tanggal 25 Januari 2005, bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan baik dalam penerbitan maupun perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) setelah PP 34/2002 ditetapkan.

Dengan tidak sah-nya atau cacat-nya kewenangan Bupati untuk mengeluarkan 37 izin IUPHHK-HT tersebut, semestinya kegiatan penebangan tidak lagi dapat dilakukan. Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat huruf e menegaskan, “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia juga telah meminta Bupati untuk SEGERA mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan:

Berkaitan dengan kewenangan perizinan IUPHHK-HT/HTI, maka Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Bupati Indragiri Hulu, dan Bupati Indragiri Hilir telah melanggar atau tidak mengindahkan sejumlah peraturan dan himbauan sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002.

2. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, Tanggal 18 Januari 2005.

4. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.26/Menhut-VII/2005 tanggal 25 Januari 2005.

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2005.

II. Pelanggaran terkait Kriteria Areal yang Layak mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atau Hutan Tanaman Industri

Hampir seluruh 37 izin IUPHHK-HT/HTI yang dikeluarkan oleh Bupati-Bupati diberikan pada hutan alam yang bagus dan memiliki potensi kayu komersial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Citra Landsat Oktober 2002 dan pada Rencana Kerja Tahunan masing-masing perusahaan, dimana potensinya untuk kayu bulat kecil dan bahan baku serpih mencapai 176 m3/ha.

Menurut KPK, berdasarkan hitungan ahli dari Departemen Kehutanan, 15 izin IUPHHK-HT/HTI yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,3 triliun. Penghitungan kerugian negara ini didasarkan pada jumlah tegakan kayu yang ditebang perusahaan tersebut. Oleh karena itu, jika kerugian negara yang ditimbulkan masing-masing konsesi IUPHHK-HT/HTI diperkirakan mencapai Rp 87 milyar, maka total kerugian negara di 37 perusahaan IUPHHK-HT/HTI mencapai Rp 3,2 triliun.

Selain karena izin diberikan pada hutan alam yang masih bagus, pelanggaran juga terjadi karena areal IUPHHKHT/HTI diberikan pada Kawasan Lindung dengan lahan gambut yang memiliki kedalam gambut lebih dari 3 meter dan tumpang tindih dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Berikut analisis terhadap 37 konsesi IUPHHKHT/HTI yang dikeluarkan oleh bupati di Riau,

a. Overlap dengan hutan alam yang bagus dan memiliki potensi kayu komersial yang tinggi.

b. Overlap dengan Kawasan Lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994 sesuai dengan PERDA 10 Tahun 1994.

c. Overlap dengan lahan gambut yang memiliki kedalam gambut lebih dari 3 meter.

d. Overlap dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

a. Overlap dengan hutan alam yang bagus dan memiliki potensi kayu komersial yang tinggi.

Hingga tahun 2007, berdasarkan Citra Landsat Oktober 2007, hutan alam di konsesi HTI yang telah konversi mencapai sekitar 143.501 hektar atau 50% dari total areal HTI dengan tutupan hutan alam yang masih bagus pada tahun 2002.

Dari 143.501 hektar areal hutan alam yang dikonversi dalam kurun waktu 2002-2007, sekitar 99.541 hektar untuk pasokan bahan baku PT Riau Andalan Pulp and Paper milik Asia Pacific Resources International Holdings, Ltd. (APRIL). Sisanya, sekitar 43.379 hektar, merupakan sumber bahan baku industri PT. Indah Kiat Pulp and Paper milik Asia Pulp and Paper (APP) di Riau.

b. Overlap dengan Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994 sesuai dengan PERDA 10 Tahun 1994.

Areal yang diberikan juga overlap atau tumpangtindih dengan Kawasan Lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994 sesuai dengan PERDA 10 Tahun 1994. Dari 37 izin HTI yang dikeluarkan oleh sejumlah Bupati di Riau, izinnya overlap dengan hutan alam di kawasan Lindung sekitar 91.697 hektar. Hingga 2007 hutan alam di di Kawasan Lindung RTRWP Riau telah dikonversi seluas 38.567 hektar.

c. Overlap dengan lahan gambut yang memiliki kedalam gambut lebih dari 3 meter.

Izin HTI yang dikeluarkan oleh sejumlah Bupati di Riau tumpangtindih dengan hasil studi Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003 (Lihat Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province). Berdasarkan studi tersebut, ditemukan sekitar 214.774 hektar hutan alam berada pada gambut kedalaman lebih dari 4 meter dan sekitar 57.187 hektar hutan alam berada pada kedalaman gambut antara 2-4 meter. Hingga 2007, hutan alam pada gambut kedalaman lebih dari 4 meter telah dikonveri seluas 71.300 hektar dan kedalaman gambut 2-4 meter telah dikonversi seluas 33.270 hektar.

d. Overlap dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Hal lain yang tidak dindahkan oleh sejumlah Bupati di Riau dalam mengeluarkan perizinan HTI adalah perizinan lain yang ada sebelumnya. Sebanyak 21 dari 37 konsesi izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan tumpang tindih dengan konsesi HPH seluas 169. 254 hektar, dimana 160.782 hektar masih memiliki tutupan hutan alam berdasarkan Citra Landsat 2002. Hingga 2007 areal yang IUPHHK-HT yang berhutan alam telah dikonversi seluas 63.174 hektar.

Kesimpulan:

Berkaitan dengan pemberian izin IUPHHKHT/HTI pada areal hutan lindung dan pada areal dengan kriteria-kriteria yang disebutkan diatas, maka Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Bupati Indragiri Hulu dan Bupati Indragiri Hilir telah melanggar atau tidak mengindahkan sejumlah peraturan dan himbauan;

§ Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Pasal 28, Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

§ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, Pasal 30 ayat (3). Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi.

§ Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 10 , Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.

§ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000

Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Tanggal 6 November 2000, Pasal 3 ayat(1) Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain. Pasal 3 ayat(4) Penutupan vegetasi berupa non hutan ( semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 Cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar

§ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001

Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Tanggal 31 Januari 2001, Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi adalah Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan, Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka, Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar dan Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

§ Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003, telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk berkoordinasi dengan bupati yang mengeluarkan perizinan IUPHHKHT setelah PP 34/2002 untuk ditinjau kembali atau dibatalkan. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI menjelaskan lokasi areal tanaman sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 Pasal 30 ayat (3) Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi.

Kebijakan Menteri Kehutanan RI terhadap Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh sejumlah bupati di Riau.

Berdasarkan informasi resmi dari Departemen Kehutanan RI, beberapa izin HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang dikeluarkan oleh bupati di Propinsi Riau telah disetujui izin pembaharuannya oleh Menteri Kehutanan berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi. Beberapa izin HTI atau IUPHHKHT yang telah memperoleh izin pembaharuan diantaranya adalah:

No

Nama HTI-IUPHHK-HT

Unit

SK HTI

Luas (ha)

Keterangan

(No & Tgl SK. HTI)

1.

PT. Bina Duta Laksana

207/Menhut-II/2006 08 Juni 2006

28.890

SK diserahkan tanggal 14 September 2006, SK Bupati No 17a/TP/VI/02, Tgl 3 Jun 02, Pembaruan SK berlaku sejak 3 Jun 02 utk 42 thn

2.

PT. Bukit Batabuh Sei Indah

SK. 67/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007

13.450

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, Verifikasi IUPHHK-HT dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) aspek, yaitu:


a. Kurun waktu penerbitan izin;
b. Prosedur dan kewenangan penerbitan izin;
c. Status dan kondisi areal hutan; dan
d. Kelengkapan dukumen persyaratan permohonan

Pada pasal 6 di Peraturan Menteri yang sama menjelaskan Status dan kondisi areal yang dapat dijadikan HTI-IUPHHK-HT, meliputi :

a. Hutan produksi.

b. Areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan.

c. Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar atau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001”.

Meskipun demikian, hasil analisis kami dan beberapa studi yang dilakukan oleh lembaga lain di beberapa lokasi HTI tersebut menggambarkan kondisi yang justru sebaliknya. Konsesi HTI tersebut pada kenyataannya memiliki tutupan hutan dan canopy yang baik. Berdasarkan data Wetland International & Canadian International Development Agency 2003 areal HTI tersebut memiliki kedalaman gambut lebih dari 4 meter. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990 areal hutan alam yang terletak di areal hutan lahan gambut pada bagian hulu sungai dan rawa, dengan kedalaman lebih dari tiga meter, seharusnya dilindungi. Selain itu, beberapa areal HTI tumpang tindih dengan Kawasan Lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau 1994.

Kebijakan Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan perizinan pembaharuan terhadap perizinan IUPHHKHT/HTI setelah dilakukan verifikasi masih bertentangan dengan peraturan tentang kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHK-HT/HTI.

Meskipun proses verifikasi terhadap IUPHHK-HT/HTI sedang berlangsung, Menteri Kehutanan tetap memberikan izin penebangan dengan memberikan dispensasi izin penebangan. Dispensasi tersebut terlihat jelas dalam surat Menteri Kehutanan Nomor S. 439/Menhut-VI/2006, tanggal 17 Juli 2006, Perihal Dispensasi BKUPHHK Tahun 2006 kepada pemegang IUPHHK-HT yang bermitra dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Izin IUPHHK-HT yang memperoleh dispensasi adalah;

1. PT. Mitra Taninusa Sejati

2. PT. Rimba Mutiara Permai

3. PT. Bina Daya Bintara

4. PT. Merbau Pelalawan Lestari

5. PT. Mitra Kembang Selaras

6. PT. Bukit Batabuh Sei Indah

7. PT. Citra Sumber Sejahtera

8. PT. National Timber & Forest Product

Pada tahun 2007 kembali Menteri Kehutanan memberikan dispensasi izin penebangan ke 15 perusahaan IUPHHK-HT yang bermitra dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 14/Menhut-VI/2007, tanggal 5 Januari 2007, Perihal Dispensasi BKUPHHK/RKT Tahun 2007 kepada pemegang IUPHHK-HT. Izin IUPHHK-HT yang memperoleh dispensasi adalah;

1. PT. Rimba Mutiara Permai

2. PT. Bina Daya Bintara

3. PT. Mitra Kembang Selaras

4. PT. Bukit Batabuh Sei Indah

5. PT. Citra Sumber Sejahtera

6. PT. National Timber & Forest Product

7. PT. Wana Nugraha Bima Lestari

8. PT. Seraya Sumber Lestari

9. PT. Siak Raya Timber

10. PT. Rimba Lazuardi Unit II

11. PT. Triomas FDI

12. PT. Uni Seraya

13. PT. KUD Bina Jaya Langgam

14. PT. Sumber Maswana Lestari

15. PT. Bukit Raya Pelalawan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Pasal 17 menjelaskan “Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman wajib menyusun Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKLUPHHK pada hutan tanaman disahkan”. Sementara Pasal 9 Usulan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil HUtan Kayu (RKLUPHHK) pada hutan tanaman wajib disusun oleh Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan RKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan.

Kesimpulan:

Berkaitan kebijakan Menteri Kehutanan yang memberikan SK Pembaharuan terhadap sejumlah perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh sejumlah Bupati di Riau dan dispensasi penebangan berupa Bagan Kerja UPHHK-HT sepanjang tahun 2006 dan 2007 telah melanggar atau tidak mengindahkan sejumlah peraturan dan himbauan;

§ Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Pasal 28, Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

§ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, Pasal 30 ayat (3). Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi.

§ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, Pada pasal 6 menjelaskan Status dan kondisi areal yang dapat dijadikan HTI-IUPHHK-HT, meliputi :

a. Hutan produksi.

b. Areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan.

c. Kondisi hutan berupa lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar atau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001”.

§ Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang : Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 10 , Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.

§ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Pasal 25 ayat (1) Bagi pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang RKUPHHK dan atau RKL UPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman. Pasal 30 ayat (1) BBKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman.

Kebijakan Gubernur Riau terhadap Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh sejumlah bupati di Riau.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau menerbitkan sejumlah Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, termasuk perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan sejumlah Bupati di Riau. Gubernur Riau mengesahkan sejumlah Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, antara lain;

1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar

2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar.

Kewenangan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman pada tahun 2004 oleh Keputusan Gubernur tidak diatur dalam Undang-undang dan peraturan kehutanan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2002 Tentang Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman, Menugaskan kepada Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHH-K) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota.

Begitu juga Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, pasal 29 ayat (3) “Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan”.

Bahwa dari dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor : 151/Kpts-II/2003 jelas-jelas dinyatakan kepada Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHH-K) pada hutan tanaman. Artinya Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT.

Selain tidak memilki kewenangan Gubernur Riau untuk mengesahkan sejumlah IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh bupati, pemberian RKT dan Bagan Kerja tersebut juga tidak mengikuti prosedur pengesahan RKT dan Bagan Kerja.

Bagan Kerja IUPHHK-HT hanya dapat diberikan pada tahun pertama setelah izin UPHHK-HT diberikan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 pada pasal Pasal 30 ayat (1) “BBKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman”. Sementara Gubernur Riau mengeluarkan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memasuki masa dua tahun perizinan. Dimana tahun pertama Kepala Dinas Kehutanan Riau telah mengeluarkan izin penebangan dengan izin Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada hutan tanaman. Bagan Kerja UPHHK-HT yang diberi oleh Gubernur Riau pada tahun kedua perizinan adalah: PT. Putri Lindung Bulan, PT. Mitra Kembang Selaras, CV. Bhakti Praja Mulia, PT. Merbau Pelalawan Lestari, Bukit Batabu Sei Indah dan lainnya.

Seharusnya pada tahun kedua perizinan IUPHHK-HT, pemerintah yang diserahi tugas dibidang kehutanan mendorong pihak pemegang izin untuk menyelesaikan Rencana Kerja Lima Tahunan yang merupakan syarat RKT dapat dikeluarkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, pasal 17 ayat (1) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman wajib menyusun Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKLUPHHK pada hutan tanaman disahkan.

Kesimpulan:

Berkaitan kebijakan Gubernur Riau yang memberikan Bagan Kerja pada sejumlah perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati di Riau pada tahun 2004 telah melanggar atau tidak mengindahkan sejumlah peraturan dan himbauan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2002 Tentang Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s