Malaysia Pasrahkan Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan ke Indonesia

Malaysia Pasrahkan Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan ke Indonesia

Jum’at, 04 April 2008 20:34

Kapanlagi.com – Direktur Urusan Kehutanan Sarawak, Datok Lan Talif Saleh mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan pembalakan liar yang dewasa ini semakin marak terjadi di Pulau Kalimantan kepada Pemerintah Indonesia.

“Bukannya kami tidak peduli, tetapi penanganan hukum untuk menekan pembalakan liar, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia,” kata Datok Lan Talif Saleh, saat konferensi pers dalam Pertemuan Trilateral ke-2 “Heart of Borneo” (HoB) Tingkat Tiga Negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, ia menyerahkan sepenuhnya penanganan pembalakan liar kepada Indonesia, mengingat aksi-aksi pembalakan liar itu terjadi di wilayah Indonesia, sehingga negaranya (Malaysia-red) tidak mempunyai hak untuk ikut campur.

“Kita tetap komit dalam pemberantasan pembalakan liar, tetapi bukan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Kita hanya menekan sekuat tenaga praktik pembalakan liar yang ada di Malaysia,” ujarnya.

Datok Lan Latif Saleh menambahkan, kalau ada kayu-kayu yang masuk dari Indonesia ke Malaysia, pihaknya beranggapan kayu-kayu tersebut masuk secara legal dan sah menurut hukum.

Ia juga mengatakan dapat memahami keluhan yang sering dilontarkan oleh pihak Indonesia mengenai masuknya kayu ilegal hasil praktik pembalakan liar dari wilayah Indonesia ke Malaysia.

“Itu bukan protes, melainkan komitmen dari kedua negara dalam memberantas pembalakan liar di `Heart of Borneo` atau `jantung dunia,” katanya.

Ia menjelaskan, kayu-kayu yang masuk ke Malaysia adalah kayu-kayu yang masuk sesuai prosedur yang telah diatur oleh kedua negara.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dishut Kalbar, Soenarno mensinyalir tiga kabupaten yakni Kabupaten Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia masih terjadi aktivitas pembalakan liar.

Lokasi pembalakan liar itu di antaranya Gunung Rasau dan Sidding (Kabupaten Bengkayang), Tanjung Lesung – Batu Lintang (Kabupaten Sintang) dan Taman Nasional Betung Kerihung/Hulu Sungai Sibau (Kabupaten Kapuas Hulu).

Namun lanjutnya, secara keseluruhan, aktivitas pembalakan liar di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi jalur utama penyelundupan kayu seperti Aruk-Biawak (Kabupaten Sambas), Jalur Jagoi-Sarikin (Kabupaten Bengkayang), Jalur Entikong-Tebedu (Kabupaten Sanggau), dan Jalur Lubuk Antu-Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), mengalami penurunan.

Selain di perbatasan, di Kabupaten Ketapang, kasus-kasus pembalakan liar juga masih marak terjadi terutama di jalur Sungai Pawan maupun Sungai Melano/Sungai Matan.

Ia mengakui, untuk memberantas pembalakan liar di Kalbar cukup sulit karena banyak terdapat jalan darat baik resmi maupun tidak di sepanjang perbatasan Kalbar-Serawak (Malaysia), terdapat 11 besar dan 130 kecil yang dapat menjadi sarana transportasi kayu.

Selain itu, kawasan hutan eks HPH yang ?tidak bertuan?, jalur transportasi laut Selat Karimata, Laut China Selatan yang terbuka bebas serta jarak transportasi laut ke pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, Sarawak, Singapura dan Hongkong yang relatif dekat.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan yang masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ikut memicu pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk diperdagangkan karena lapangan kerja dan berusaha di sektor non kehutanan belum banyak terbuka.

Laporan ABS

Di tempat terpisah, Kepala Polda Kalbar, Brigjend (Pol) Zainal Abidin Ishak mengaku siap terhadap apa pun keputusan Markas Besar Polri terkait masih maraknya pembalakan liar di wilayahnya terutama Kabupaten Ketapang yang diduga melibatkan sejumlah perwira polisi.

Ia membantah telah kecolongan dalam kasus pembalakan liar di Ketapang sehingga penanganannya harus dilakukan tim dari Mabes Polri. “Laporan dari sana (Ketapang -red) itu sifatnya ABS, asal bapak senang. Datar-datar saja,” kata Kapolda.

Secara keseluruhan, dalam penanganan kasus kayu tanpa dokumen di Kabupaten Ketapang, polisi telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka yakni 14 anak buah kapal, tujuh pemilik kayu (dua di antaranya DPO) dan satu orang sebagai penghubung antara cukong dan penebang telah ditangkap di Pontianak.

Selain itu, Tim Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menyita sekitar 12 ribu meter kubik kayu senilai Rp208 miliar yang siap diselundupkan ke Malaysia, di Muara Sungai Pawan, Ketapang.

“Kayu-kayu ini merupakan hasil operasi tim Mabes Polri sejak tiga minggu yang lalu,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang, di Ketapang, Selasa (1/4).

Bambang Kuncoko berada di Ketapang untuk melihat kayu sitaan bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigjen Pol Hadiatmoko.

Kayu-kayu yang diangkut dengan 19 kapal itu kini diamankan di tempat penimbunan kayu milik masyarakat sekitar dengan dijaga oleh personel polisi. (*/rsd)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s