Pangdam VI/TPR: Pembalakan Liar Di Kalbar Tertinggi Intensitasnya

Pangdam VI/TPR: Pembalakan Liar Di Kalbar Tertinggi Intensitasnya

5 Februari 2008 | 12:13 WIB

Pontianak ( Berita ) : Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman, mengatakan aktifitas pembalakan liar di Kalimantan Barat lebih marak apabila dibanding dengan Kalimantan Timur, karena masih minimnya infrastruktur jalan.

“Kita melihat aktifitas pembalakan liar lebih marak di Kalbar, jika dilihat dari jumlah kayu yang dihasilkan. Peningkatan itu juga dipengaruhi sarana jalan tidak memadai, sehingga menyulitkan aparat terkait melakukan pengawasan pembalakan liar itu,” kata Tono Suratman, di Pontianak, Senin [04/02] .

Oleh karena itu, tahun 2008 program TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) yaitu membangun sarana infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Malaysia Timur (Sarawak).

Untuk membangun sarana jalan di perbatasan Kalbar-Malaysia Timur TNI-AD menurunkan sekitar 1.300 personel yang ditugaskan membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam membangun sarana jalan.

Ia berharap setelah dibangunnya jalan, maka ekonomi masyarakat sepanjang perbatasan akan tumbuh dan berkembang. Karena masyarakat bisa memasarkan hasil bumi ke luar daerah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya dipasarkan di tingkat lokal, sekaligus juga berdampak pada berkuranga aktifitas pembalakan liar.

Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan pembalakan liar dan penyelundupan lainnya, TNI-AD pada 2008 menambah sebanyak tujuh pos dari 17 pos pengamanan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur (Sarawak).

Saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan-Sarawak sudah didirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, yang ia nilai masih belum memadai.

Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal karena dengan panjang mencapai 2.000 km maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi. Sebelumnya, Tim gabungan dari Komando Resort Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawwai, Kepolisian Daerah dan Polisi Hutan di Kalbar, Selasa (22/1) lalu, mengamankan sekitar 2.000 batang kayu log (bulat) berdiameter 100-150 centimeter di perairan Sungai Kapuas.

Selain itu, TNI Angkatan Laut Pontianak, pada 2 Februari juga mengamankan kayu olahan campuran tanpa dokumen sebanyak 27 meter kubik, yang diangkut dengan kapal motor (KM) dari Sungai Durian Sebatang menuju Kampung Arang, Pontianak.

Data dari Dinas Kehutanan Kalbar, selama tahun 2007, kasus pembalakan liar di Kalbar yang terdata resmi mengalami penurunan dibanding 2006. Tercatat sebanyak 83 kasus dengan barang bukti 1.252,79 meter kubik kayu bulat; dan 16.516,3496 meter kubik kayu olahan. Hasil lelang secara keseluruhan Rp6,336 miliar. Sedangkan pada 2006, tercatat 137 kasus dengan barang bukti 39.862.96 meter kubik kayu bulat dan 17.603,1460 meter kubik kayu olahan, nilai lelang Rp34,218 miliar.

Tambah Tujuh Pos Pengamanan

Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI, Tono Suratman, mengatakan, TNI-AD akan menambah tujuh pos pengamanan di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Timur (Sarawak) tahun 2008.

“Kita akan melakukan penambahan sebanyak tujuh pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia Timur, dari 17 pos sebelumnya,” kata Tono Suratman, saat Kunjungan Kerja ke Pontianak, Senin.

Ia mengatakan, penambahan pos di sepanjang perbatasan Kalbar-Malaysia, karena dinilai ancaman semakin hari semakin meningkat. Ancaman meningkat seiring pertambahan penduduk yang secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang diikuti peningkatan pelanggaran di segala bidang.

Tono Suratman menambahkan, penambahan pos di sepanjang perbatasan juga tergantung dari tingkat ancaman keamanan, karena pos tidak bisa dilihat dari jumlahnya, melainkan seberapa besar ancaman keamanan di sepanjang perbatasan. Seperti ancaman pembalakan liar, perdagangan manusia, penyelundupan bahan-bahan peledak, infiltrasi, sabotase, kegiatan intelijen asing dan lain-lain.

Saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan-Sarawak sudah didirikan sebanyak 54 pos pengamanan dan telah membentuk lima Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat, yang dinilai masih belum memadai.

Jumlah pos tersebut belum memadai untuk menjawab ancaman secara optimal karena dengan panjang mencapai 2.000 km, maka butuh pos pengamanan lebih banyak lagi. “Kita akan melakukan penambahan pos pengamanan perbatasan secara kontinyu sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

Ia mengatakan, peran dari personel TNI yang ditugaskan di pos-pos tersebut tidak hanya menjaga keamanan melainkan juga melakukan pembinaan apa saja yang intinya membangun SDM masyarakat di kawasan perbatasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, di Pontianak beberapa waktu lalu menyatakan, untuk menjaga keamanan dan pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masih belum memerlukan penambahan personel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Malaysia Timur).

“Kita melihat tidak ditemukan indikasi perlunya peningkatan kekuatan di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak. Kita melihat satuan-satuan TNI yang bertugas di sana mempunyai tugas untuk mengecek semua patok perbatasan dalam waktu satu tahun, dan tugas tersebut bisa dilakukan oleh satuan yang ada,” katanya.

Selain itu, TNI juga dibantu oleh Kepolisian dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan, tetapi TNI lebih banyak memerlukan fasilitas pendukung, seperti fasilitas mobilitas dan helikopter yang saat ini sudah ada helipad di titik-titik tertentu di sepanjang perbatasan. “Dengan penambahan sarana mobilitas, maka aktifitas penjagaan kawasan perbatasan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menilai, peralatan deteksi yang berada di kawasan perbatasan Kalbar-Sarawak, harus secanggih alat deteksi yang dimiliki setiap bandar udara yang ada. Tidak mustahil lintasan yang ada di kawasan perbatasan dijadikan lorong terhadap benda-benda terlarang masuk ke NKRI. Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, untuk penambahan persenjataan berat, hingga kini masih belum diperlukan, karena dinilai masih belum terlalu mendesak. Apalagi anggaran pertahanan pembelian persenjataan yang cukup kecil. ( ant )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s