SIARAN PERS ILW 25/04/2005 – BERSAMA APHI – WARUNG DAUN

SIARAN PERS

EKSPOS PUBLIK

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

DUKUNGAN TERHADAP PEMBERANTASAN

ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

Dewasa ini, kerusakan sumber daya hutan Indonesia yang sangat memprihatinkan telah merisaukan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Penggundulan hutan seluas 1,6 juta hektar per tahun pada periode 1985-1997 telah meningkat tajam menjadi 2,83 juta hektar pertahun(1998-2000). Lahan kosong di kawasan hutan mencapai 31,952 juta hektar (24%) dan terdapat sekitar 17,283 juta hektar kawasan hutan yang belum terdeteksi. Sedangkan kawasan hutan yang perlu direhabilitasi sudah mencapai 59,2 juta hektar (Dephut, 2002).

Selama periode tahun 2001 hingga 2006, pembalakan liar telah melenyapkan 23,33 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Tingkat kerugian negara setiap tahunnya diperkirakan sebesar 27 trilyun rupiah setiap tahun (Walhi, 2007). Kerugian ini tidak saja menghilangkan potensi devisa Negara dari hasil-hasil hutan, tetapi juga menimbulkan bencana banjir, kerusakan infrastruktur fisik perekonomian, konflik sosial pada wilayah pinggir hutan ditengarai oleh karena maraknya aktivitas pembalakan liar.

Pembalakan liar dilakukan secara terorganisir dan terkait sindikat regional dan internasional. Sindikat ini merupakan otak pembalakan dan penyelundupan kayu Indonesia. Sindikat ini memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan, lemahnya diplomasi Indonesia dengan negara tetangga, dan relatif mudahnya melakukan KKN dengan aparatus pemerintah. Kondisi ini membuat pembalakan liar semakin marak hingga merambah hutan-hutan konservasi di Indonesia.

Kegiatan pembalakan liar bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan antar-negara dalam bentuk kejahatan terorisme lingkungan global. Pendapat ini berdasarkan anggapan bahwa kejahatan tersebut sudah tersindikasi secara regional yang sifatnya sangat merusak (destruktif) bagi hutan dan lingkungan hidup di hutan dan sekelilingnya.

Pelaku-pelaku kejahatan lintas negara tersebut sudah memanfaatkan teknologi canggih, melakukan pencucian uang dari hasil pembalakan, tidak membayar pajak sebagai pendapatan negara, memanfaatkan jasa perbankan antar negara, dan merusak mental aparatus negara yang mengurusi kelestarian lingkungan dengan cara ber-KKN. Semua kejahatan ini membuat pembalakan liar sudah bersifat “mafia” yang di indonesia diistilahkan dengan cukong-cukong, atau pemilik uang miliaran yang mengendalikan pembalakan dari jarak jauh.

Pemberantasan pembalakan liar sudah dirintis sejak tahun 1985 dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH). Selanjutnya Keppres No. 22 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT). Penebangan di luar HPH, dipandang pelanggaran hukum dan didenda berdasarkan SK Menhutbun No. 315/KPTS–II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. Pada tahun 2000, dibentuk Tim Penanggulangan Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal (TP2LPHHI) berdasarkan SK SK Menhutbun No. 150/2000.

Untuk meningkatkan upaya pemberantasan illegal logging, telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Kayu Ilegal di kawasan Gunung Leuser. Untuk mempercepat pemberantasan illegal logging, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredaraannya di Seluruh Wilayah RI.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar, namun belum berjalan secara efektif. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari adanya korupsi dan kolusi di antara aparat penegak hukum serta instansi pemerintah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya komitmen semua pihak untuk memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelaku pembalakan liar. Dengan adanya sanksi yang tegas dan berat, diharapkan akan membuat efek jera bagi pihak-pihak yang akan melakukan illegal logging.

Untuk mendorong proses percepatan pemberantasan illegal logging, ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) mengajak ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) mendorong dan mendukung penuh upaya pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk :

1. Melakukan pemberantasan illegal logging secara TEGAS dan TANPA PILIH KASIH terhadap semua pelaku illegal logging seperti diamanatkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2005

2. Menuntut pemerintah untuk membersihkan aparatur negara dan penegak hukum yang terlibat dalam illegal logging dan memberikan sangsi yang seberat-beratnya

3. Menuntut kepada departemen terkait untuk mencabut izin konsesi dan izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan praktek illegal

4. Menuntut kepada Presiden beserta jajaran terkait untuk secara konsisten dan bertanggung gugat melaksanakan Inpres No. 4 Tahun 2005

5. ILW dan APHI mengajak masyarakat untuk memantau praktek-praktek illegal logging serta melaporkan kepada aparat penegak hukum, media massa dan pihak terkait lainnya

6. ILW akan memonitoring pihak-pihak yang terkait dengan percepatan pemberantasan illegal logging sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No. 4 Tahun 2005

BERSIHKAN HUTAN KITA DARI PRAKTEK ILLEGAL LOGGING !!!

Jakarta, 25 April 2008

ILLEGAL LOGGING WATCH

Koordinator

Diddy Kurniawan

HP. 0817135156

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s